ATTAX INDONESIA - Accounting and Tax Consultant
1 bulan yang lalu
Wewenang Baru DJP: Pengawasan Pajak Makin Ketat!
.
Berdasarkan PMK 111/2025, wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini jauh lebih luas dan proaktif. Tindakan tegas seperti pemblokiran layanan publik, pencabutan NPWP, hingga pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan berdasarkan hasil pengawasan data.
Pengawasan tidak lagi terbatas pada laporan SPT, tetapi mencakup konsistensi data tempat usaha, kepatuhan pendaftaran PBB, kelengkapan pencatatan, hingga validitas bukti potong/pungut.
.
#ataxindonesia #djp #perpajakan #pbb #pmk
.
Berdasarkan PMK 111/2025, wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini jauh lebih luas dan proaktif. Tindakan tegas seperti pemblokiran layanan publik, pencabutan NPWP, hingga pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan berdasarkan hasil pengawasan data.
Pengawasan tidak lagi terbatas pada laporan SPT, tetapi mencakup konsistensi data tempat usaha, kepatuhan pendaftaran PBB, kelengkapan pencatatan, hingga validitas bukti potong/pungut.
.
#ataxindonesia #djp #perpajakan #pbb #pmk
Situs ini menggunakan cookie dari Google untuk membantu memberikan layanannya. Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie.